Masyarakat cermat gunakan obat-“Jika menemukan penyalahgunaan obat, jangan dulu lapor ke Polisi. Karena langkahnya akan beda. Sebaiknya ke BPOM atau Dinas Kesehatan,” pesan  Dra. Hardiyah Juliani, M. Kes selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Suatu sore, grup wa-ku ramai diskusi tentang “mudahnya menebus obat terlarang (yang bisa membuat fly)” di apotek dengan menggunakan copy-resep. Pernyataan lain dari temanku, “Ada mantan residen narkoba dengan mudahnya mendapatkan resep obat namun kemudian justru digunakan sebagai lahan untuk jualan obatnya.”

Teman-temanku sungguh menyayangkan hal ini terjadi. Karena tanpa ada kontrol yang ketat sehingga berpotensi  merusak generasi bangsa. Hingga akhirnya muncul pertanyaan, “adakah peraturan yang bisa mentertibkan peredaran obat dari pihak pemerintah?”

Mari kita simak jawaban selengkapnya dari Dra. Hardiyah Juliani, M. Kes saat Temu Bloger Kesehatan di Grand Aston, Yogyakarta pada  Selasa (21/11) lalu.

Temu Bloger Kesehatan Jogja. Dok.pri

Menurut Beliau, berbicara tentang penyalahgunaan obat, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan obat. Sebab obat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu. Jika obat disalahgunakan maka yang harus dilakukan adalah pengendalian distribusi obat.

Instansi yang berwenang untuk melakukan itu adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan jajarannya. Posisi Dinas Kesehatan merupakan mitra dari BPOM yang kemudian menerima hasil temuan dan laporan di lapangan tentang penyalahgunaan obat.

Laporan seperti apa yang akan ditindaklanjuti oleh BPOM dan Dinas Kesehatan?

Hanya laporan yang memiliki kelengkapan data dan kronologi kasus jelas. Kasus penyalahgunaan obat yang terjadi di apotek, yaitu tentang copy resep misalnya. Kasus ini harus dilaporkan kepada instansi berwenang tingkat kota atau kabupaten, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kantor BBPOM di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Jl. Tompeyan No.1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website BBPOM DIY.

Jika pelaporan sudah dinyatakan lengkap dari sisi berkas (tidak fiktif) maka BBPOM bersama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) untuk menindaklanjuti kasus di lapangan. Tujuannya adalah untuk menganalisa kasus dan penanganan lanjut, yaitu apakah perlu rehabilitasi, jalur hukum-lapor polisi, atau pemutusan ijin usaha dengan menggunakan Permenkes 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengapa masyarakat cermat harus mengawasi penyalahgunaan obat?

  1. Obat tidak dapat digunakan sembarangan. Penggunaan obat secara bebas tanpa pengetahuan yang cukup dan informasi yang memadai dapat menyebabkan masalah kesehatan baru, di antaranya dosis berlebihan, durasi tidak tepat, terjadi efek samping, interaksi obat, dan lain sebagainya.
  2. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalah dapat memicu kejadian antimicrobial resistance atau resistensi bakteri terhadap antibotika. Bahasa kerennya, justru bakteri kebal terhadap antibiotik.

Masihkah kita abai dengan hal yang kadang kita sepelekan, membeli obat tanpa resep dokter, minum tidak tepat waktu dan anjuran dokter, serta membeli obat dengan copy resep?

Kehadiran negara dalam pengendalian penyalahgunaan obat tidak bisa dilakukan sendiri. Justru kepedulian dan peran aktif masyarakatlah yang akan mewujudakan masyarakat cermat gunakan obat menuju Indonesia Sehat.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*