Laki-laki yang membisu sedari tadi keluar dari warung dan menemui kami. Kami berjabat tangan, “Saya, Elzha, Pak, dari Jogja,” ucapku memperkenalkan diri. “Sumarno,” ucapnya singkat kemudian mempersilakanku duduk. Tubuhnya pendek dan kecil tak seperti yang aku bayangkan. Sebelum aku memutuskan datang ke pantai ini, aku mengenalnya dari tulisan di fesbuk Watu Kodok untuk Warga. Ia sangat berpengaruh di kelompok warga yang beraktivitas di pantai ini dan juga dituakan di Paguyuban Kawula Pesisir Mataram Wilayah Gunung Kidul.

Setelah beramah tamah dan menyampaikan tujuan kedatanganku, Sumarno langsung menjelaskan permasalahan dan sejarah keberadaan warga di pantai ini. Warga beraktivitas di Pantai Kapen-Watu kodok sudah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak tahun 1949. Saat itu orang-orang terpilih bernama Setro Semang, Kerto Kliwon, Somo Wakiman, Karto Wungu, Padmo Sukiyo, dan Kromo Tawiyo diutus oleh pihak kraton untuk membuka lahan di area Pantai Watu Kodok ini. Sejak 1967 sebanyak 93 warga beraktivitas di pantai dan 124 warga masyarakat di luar pantai. Aktivitas warga di pantai antara lain mencari rumput laut, kece, rumput-rumput samping pantai untuk pakan sapi. Jika warga kehilangan pantai ini, warga akan kehilangan aktivitas.

Enny Supiani, Direktur PT. Suara Samudera Selatan yang selalu diwakili pengacaranya, Alex C. Timmerman tiba-tiba datang untuk mengusir warga berbekal surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta yang terbit Sabtu pahing, 27 Juli 2013. Dari surat kekancingan itu Enny Supiani sebagai pihak investor akan membangun penginapan dan restoran di atas lahan seluas 19.354 meter persegi Kampung Kelor Kidul, Kelurahan Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul. Permohonan hak ngidung/magersari tanah Keraton Ngayogyakarta terbit 8 Juni 2013 pun dianggap memperkuat surat kekancingan oleh pihak investor.

Sumarno dan warga tidak bergeming, “Meski kami orang bodoh, tapi surat magersari ini tidak sah, tidak ada nama terang kepala dusun, tidak ada tanda tangan W.H. Suwarno selaku ketua pamong kepala kelompok, dan tidak lengkap berapa ganti rugi yang akan kami terima, kemudian dalam surat kekancingan ini tidak disertai denah lokasi,” jelas Sumarno sambil menunjukkan arsip berita soal Pantai Kapen-Watu Kodok. Lebih lanjut ia berujar bahwa sampai saat aku menemuinya, pihak investor belum pernah sekali pun duduk bersama warga mensosialisasikan rencana pembangunan, yang datang justru ancaman dan intimidasi agar warga angkat kaki dari area pantai.

“Silakan di minum, Mbak,” ucap perempuan berkaos pink lengan panjang tadi sambil melatakkan 2 gelas kecil teh panas.

“Waduh, kok ngrepoti malahan,” (kok malah repot-repot) jawabku sambil bersemuka dengannya. Aku memegangi gelas teh yang disajikan untukku beberapa saat kemudian meneguknya. Tubuhku meski sudah terbalut baju renang lengan panjang dan kaos oblong dengan celana jeans yang panjang pula tak kuasa menahan terpaan angin laut yang dingin meski mentari hampir diujung kepala. Aku serasa sedang di daerah pegunungan. Lumayan, tiga teguk teh menghangatkan tubuhku yang menggigil halus. Pun Radit, ia memilih menggenggam gelas teh dengan kedua tangannya.

Tiba-tiba berhentilah sebuah motor hitam, seorang lelaki membawa dua ikat butir kelapa hijau dibagian jok belakang tanpa keranjang. Sumarno dan istrinya memohon ijin padaku untuk menurunkan kelapa itu. Satu ikat kelapa ia taruh di meja depan warungnya, seikat lagi diantar perempuan berkaos pink lengan panjang tadi ke salah satu warung yang berada di bagian barat. Aku memberanikan diri menanyakan asal kelapa itu, “dari mana kelapa-kelapa ini pak?”

“Dari kampung, jadi milik warga daripada berlimpah maka kami beli dan kami jual kembali, ya begini mbak, kami memanfaatkan segala yang disediakan oleh alam. Begitu juga warga yang berternak di kampung, mencari pakan sapi di sini, ngarit (merumput menggunakan sabit),” intonasinya tetap sama seperti sejak awal menjelaskan sejarah dan penggusuran investor. Tenang, dengan badan sedikit membungkuk dan pandangan yang lembut dan tidak ku temukan kebencian atau kemarahan di matanya tentang keadaan ini. Pantas saja kalau warga secara sepakat memilihnya sebagai ketua paguyuban.

kdlj86

Share

4 thoughts on “Watu Kodok untuk Warga

  1. Tulisan ini sungguh mengharukan. Rakyat memang hampir di semua daerah mengalami diskriminasi di tanahnya sendiri. Akses sumber daya alam selalu dibatasi oleh mereka, penguasa dan pengusaha.
    Menurut saya, rakyat paling tahu melestarikan sesuatu ketimbang pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*