Sumarno kembali melanjutkan ceritanya, kali ini ia meletakkan kedua lengannya dipangkuan. Kami duduk bersila dan berhadapan, ada tato kupu-kupu bertulis GEMBEL di tangan kirinya. Aku tak berani menanyakan apa arti tato itu. Akhirnya hanya kusimpan saja dan ku bawa pulang rasa penasaranku. Sumarno sangat menyesalkan pihak pemerintah, sampai tanggal 21 Juli 2015 aku menemuinya, tidak ada keperpihakan pemerintah kepada warga. Pihak Keraton Ngayogyakarta sebagai pengatur hak ijin guna “sultan groung” dan penerbit surat kekancingan pun Nihil.

            Sultan ground merupakan Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Penamaan dan segala sesuatu perihal Sultan Ground di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kondisi saat ini dimanakah Pihak Keraton? Membiarkan investor menguasai tanah yang sudah dipelihara ke asriannya dan untuk aktivitas rakyat sejak 1949 secara turun temurun. Sejak leluhur mereka yang diutus Keraton Ngayogyakarta membuka lahan pantai ini selalu membayar pajak kepada keraton dari hasil panen palawija. Ketika Rupiah menjadi mata uang resmi Indonesia warga setempat masih melanjutkan membayar pajak sesuai dengan peraturan terbaru. Hal ini sebagai wujud tunduk warga pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sejak diturunkannya surat ijin sewa kepada investor, pajak mereka tidak diterima lagi tanpa ada sosialisasi kepada warga tentang tidak diterimanya pajak mereka.

“Warga Kapen ini tidak punya apa-apa jika diusir. Hidup kami bergantung pada apa yang ada di sini. Kami melakukan aktivitas dengan cara tradisional untuk menjaga kelestarian pantai ini,” tutur Sumarno sambil memandang lautan lepas di sebelah kanan kami. “Kami tidak berbuat kriminal di sini, katanya SG (Sultan Ground) tanah untuk rakyat, kenapa kami diusir demi investor yang sudah kaya raya? Kami di sini tidak akan menjual tanah ini, tidak akan menyewakan, kami hanya ingin memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam,” lanjutnya mempertanyakan keadilan.

Pantai Kapen-Watu Kodok, berlokasi di kecamatan Tanjungsari ditetapkan sebagai wilayah suaka pesisir untuk Ekosistem Karst Pegunungan Seribu dalam zona konservasi pesisir datur dalam Perda DIY Nomor 16 tahun 2011 tentang perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DIY 2011-2030. Biota lautnya antara lain bulu babi, rumput laut, ikan, karang, lobster, dan ubur-ubur. Warga memanennya tanpa racun karena sadar bahwa alam ini harus terus asri dan dinikmati anak cucu. Pohon-pohon cemara dan pandan pantai mereka tanam untuk mengurangi abrasi. Daun pandan pantai untuk kerajinan tas dan pakan sapi sedangkan buahnya mereka olah menjadi sirup. Sumarno juga menyayangkan pihak investor yang telah menggerus serta menata bukit-bukit batu kapur di sekitar pantai. Ia khawatir perilaku investor akan membahayakan warga dan pengunjung. Dengan menebangi pohon-pohon di sekitar pantai sama saja membiarkan longsor terjadi. Sedangkan warga merawatnya bertahun-tahun hanya menggunakan alat-alat sederhana untuk mempertahankan keasliannya. Penyelamatan pesisir adalah kerja bersama: warga, pemerintah, pelancong, dan swasta. Tunduklah pada apa yang sudah dirumuskan agar berimbang. Alam ini tidak boleh mati sekarang, jangan sampai anak cucu hanya kebagian ceritanya yang mempesona. “Bantu dan dukung kami dengan doa jika sudah tak bisa berbuat apa-apa agar kami bisa menjaga pantai ini untuk anak cucu kita,” pesan Sumarno kepadaku dan pembaca sekalian.

***Cerita ini saya ikutkan dalam lomba cerita dengan tema “Selamatkan kehidupan pesisir untuk anak cucu” yang diadakan oleh Marinir tapi tidak menang. Setidaknya Sahabat kata kini bisa menikmati hasil perjalanan dan kondisi sosial di watu kodok. Semoga Watu kodok sebagai kawasan konservasi masih bisa dikelola mandiri oleh warga dan kelestariaannya sampai pada anak cucu kita.

Share

4 thoughts on “Watu Kodok untuk Warga

  1. Tulisan ini sungguh mengharukan. Rakyat memang hampir di semua daerah mengalami diskriminasi di tanahnya sendiri. Akses sumber daya alam selalu dibatasi oleh mereka, penguasa dan pengusaha.
    Menurut saya, rakyat paling tahu melestarikan sesuatu ketimbang pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*